Masalah Baru Setelah rancangan UU BHP Digagalkan MK !


Denpasar (ANTARA) –

Rektor Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Prof Dr Sri Darma menilai, pembatalan UU Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi hanya akan menimbulkan masalah baru.

“Itu hanya akan menimbulkan masalah baru bagi perguruan tinggi dan satuan pendidikan yang selama ini belum menerapkan tata kelola keuangan dengan baik,” kata Rektor Undiknas Prof Sri Darma di Denpasar, Jumat.

Namun demikian, bagi perguruan tinggi (PT) dan satuan pendidikan (ST) yang telah menerapkan tata kelola keuangan dengan baik, pembatalan BHP itu tidak masalah, ujarnya.

Prof Sri Darma menjelaskan, pembatalan BHP oleh MK tersebut didasari atas banyaknya PT dan ST yang menyalahartikan persepsi tata kelola tersebut, dengan memungut dana yang besar dari mahasiswa atau masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Padahal seharusnya sekolah atau perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat mencari sumber-sumber dana lain, bukan memungut begitu saja dari mahasiswa atau masyarakat.

Dengan adanya pembatalan BHP oleh MK itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengatur tata kelola PT dan ST dengan baik.

Berdasarkan penerapan undang-undang baru tersebut, nantinya PT dan ST dapat melakukan pengelolaan secara transparansi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Pengelolaan lembaga pendidikan tinggi dan satuan pendidikan diserahkan kepada masyarakat untuk menilainya,” ujar Prof Sri Darma.

Undiknas, salah satu lembaga pendidikan tinggi di Bali selama ini sudah menerapkan tata kelola dengan baik, sehingga tidak ada masalah terhadap pembatalan UU No.9/2009 tentang BHP tersebut.

Prof Sri Darma menjelaskan, Undiknas dalam tata kelola itu 70 persen pemasukan keuangan dikelola oleh perguruan tinggi dan 30 persen oleh yayasan untuk pengembangan.

Dengan cara itu keduanya dapat berjalan serasi, tanpa ada permasalahan, dengan harapan mampu mewujudkan mutu pendididikan yang menjadi idaman masyarakat.

Sebaliknya pada PT maupun ST, seluruh pemasukan keuangan dikelola oleh yayasan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru setelah pembatalan UU BHP tersebut, tutur Sri Darma.

Sementara Ketua Yayasan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Bali Drs I Gusti Bagus Arthanegara berpendapat, pembatalan UU tentang BHP itu tidak menimbulkan masalah bagi lembaga pendidikan tinggi yang dikelolanya.

Berbagai persyaratan yang menyangkut perguruan tinggi harus memiliki badan hukum, terdaftar di Departemen Hukum dan HAM serta persyaratan lain telah terpenuhi dengan baik.

Meskipun demikian hal itu akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan perguruan tinggi yang bernaung di bawah PGRI di Jakarta pada 4-6 Mei mendatang, tutur Arthanegara.

Sumber: Yahoo.com

Saya Nantikan Komentar Anda,..!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: