DPR Siap Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Jika Pemerintah Tak Perbaiki Unas


Kasus tingginya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional (unas), terutama tingkat SMA dan MA, memicu keprihatinan sejumlah kalangan. Komisi X DPR segera mengambil alih bila pemerintah tak lekas bertindak untuk memperbaiki sistem unas yang dianggap gagal. Rencananya, legislatif siap merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Sebenarnya, yang paling berkaitan mengatur unas adalah peraturan pemerintah (PP),” kata anggota Komisi X DPR Zulfadli dalam diskusi di Jakarta kemarin (1/5). Yang dia maksud adalah PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tapi, Zulfadli menilai PP tersebut bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi. Yakni, UU No 20 Tahun 2003. Pasal 72 PP itu menyebutkan, peserta didik dinyatakan lulus jika berhasil melampaui unas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal pada pasal 58 UU No 20 Tahun 2003, disebutkan siswa dievaluasi pendidik. “Dalam hal ini, sekolah dan guru,” ujar dia.

Berdasar hal tersebut, Zulfadli menyatakan bahwa pelaksanaan unas lemah di mata hukum. Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera memperbaiki peraturan. Jika tidak, DPR turun tangan dan segera merevisi UU Sisdiknas. “Mudah-mudahan unas model itu yang terakhir. Jangan ada lagi,” ucapnya.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah hanya menyiapkan kisi-kisi dan standar. Sedangkan yang membuat soal adalah sekolah. “Kan yang lebih tahu kemampuan siswa adalah guru,” tuturnya.

Anggota Komisi X Ahmad Zainudin menyerukan agar kelulusan siswa didasarkan pada akumulasi empat syarat dalam PP. Pertama, menyelesaikan semua program pembelajaran. Kedua, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok agama dan kewarganegaraan. Ketiga, lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, lulus unas.

“Jadi, nanti nilai semua aspek tersebut dijumlah. Jangan hanya berdasar satu aspek,” papar dia.

Di forum yang sama, pengamat pendidikan Darmaningtias juga setuju jika unas sebaiknya ditiadakan. Sebab, menurut dia, unas tidak berguna. “Sebaiknya hanya dilakukan oleh siswa yang memerlukan, seperti model TOEFL,” katanya. (kuh/c11/dwi)
sumber : JawaPos

Saya Nantikan Komentar Anda,..!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: